Kabarnews.co, TENGGARONG – Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai diperhitungkan dalam perencanaan politik di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya menjelang Pemilu 2029. Hal ini mencuat dalam agenda silaturahmi antara DPC PDI Perjuangan Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Jumat (10/4/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kukar tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPC PDIP Kukar, Rendi Solihin, bersama jajaran pengurus partai serta pimpinan Bawaslu Kukar.
Dalam pertemuan itu, Rendi menyampaikan bahwa diskusi berlangsung komprehensif dengan membahas berbagai skenario pelaksanaan pemilu mendatang, termasuk kemungkinan perubahan jadwal.
“Banyak hal yang kita bahas, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemilu yang bisa saja di tahun 2030 atau bahkan 2031. Semua skema sudah kita diskusikan, dari A sampai Z,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah potensi perubahan wilayah administratif Kukar akibat sebagian kawasan masuk dalam delineasi IKN. Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peta politik, terutama dalam pembagian daerah pemilihan (dapil).
“Kalau nanti ada keputusan undang-undang sekitar 2028, beberapa wilayah Kukar kemungkinan masuk dalam delineasi IKN,” jelasnya.
Selain itu, kesiapan menghadapi tahapan awal Pemilu 2029 juga menjadi sorotan, termasuk proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Rendi menegaskan bahwa partainya mulai melakukan antisipasi sejak dini agar siap menghadapi seluruh tahapan tersebut.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian of upaya memperkuat konsolidasi demokrasi dengan seluruh partai politik di Kukar.
“Kami datang tidak hanya ke satu partai, tetapi ke semua partai politik. Tujuannya untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum bulan Syawal juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui kegiatan halal bihalal bersama pengurus partai politik, sekaligus membahas berbagai kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih siap menghadapi dinamika politik ke depan, terutama dengan adanya pengaruh pembangunan IKN yang berpotensi mengubah lanskap politik di Kutai Kartanegara.
