Kabarnews.co, JAKARTA – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menghadapi kenyataan pahit setelah tidak adanya alokasi anggaran dalam APBN 2025. Pemangkasan anggaran negara membuat proyek ini terhenti tanpa progres yang berarti di tahun mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN saat ini belum tersedia. “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada,” ujar Dody saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang mengatur pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang terkena dampak signifikan dengan pemotongan sebesar Rp 81,38 triliun.
Dalam suasana pemangkasan anggaran ini, Dody sempat berkelakar bahwa satu-satunya penggunaan anggaran yang masih berjalan hanyalah untuk makan siang Menteri.
“Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya sambil tertawa.
Sementara itu, dalam situasi anggaran yang masih diblokir, Kementerian PU memutuskan untuk memprioritaskan program yang lebih mendesak, salah satunya adalah persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.
“Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain),” ungkapnya.
Meskipun pembangunan IKN di tahun 2025 belum memiliki kejelasan, Dody mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, proyek ini telah mencapai progres fisik sebesar 87,9%. Selama tahun 2024, pembangunan IKN telah menyerap anggaran sebesar Rp 40,29 triliun.
“Hingga akhir Desember 2024, progres fisik IKN sudah mencapai 87,9% dari total alokasi anggaran IKN tahun 2024,” jelasnya.
Dengan kondisi anggaran yang masih diblokir, masa depan pembangunan IKN kini bergantung pada kebijakan pemerintah ke depan, termasuk kemungkinan alokasi dana tambahan dalam APBN perubahan. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
