Kabarnews.co, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas’ud, menepis anggapan bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami kemunduran atau mangkrak akibat efisiensi anggaran yang dilakukan Otorita IKN. Menurutnya, proyek tersebut tetap berjalan sesuai rencana dan telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.
Rudy mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan guna memahami progres pembangunan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa IKN saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
“Jalan-jalan ke IKN nanti ya, biar bisa lihat bagaimana perkembangan IKN. IKN hari ini sudah sangat luar biasa,” ujarnya saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari Detik.com (Senin, 17 Februari 2025).
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa pembangunan Kantor Kepresidenan di IKN telah rampung, sehingga kini fokus pembangunan beralih ke kompleks legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, eksekutif telah siap menjalankan fungsinya, sementara sektor lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Terkait efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Otorita IKN, Rudy memastikan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap ekonomi wilayah sekitar. Ia menegaskan bahwa Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan daerah lain di Kaltim tetap memiliki dana APBD masing-masing yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD masing-masing untuk kabupaten kota, OIKN punya dana pembangunan sendiri. tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa Otorita IKN masih memiliki anggaran sekitar Rp 14 triliun untuk tahun 2025. Dengan dana tersebut, berbagai proyek infrastruktur di kawasan IKN diyakini akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis ini, Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus berperan aktif dalam mengawal dan membantu kelancaran pembangunan IKN. Rudy menegaskan bahwa sebelum tahun 2028, IKN harus sudah siap menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
“Di dalam proses pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support, agar kegiatan OIKN ini segera bisa dilaksanakan dan direalisasikan, sebelum tahun 2028 nanti sudah bisa melaksanakan pemerintahan secara politis yang ada di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
