Kabarnews.co. Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin aktif mendukung upaya penanganan perubahan iklim. Salah satu langkah terbarunya adalah menjajaki skema perdagangan karbon, khususnya di kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, memimpin langsung rombongan Pemkab dalam audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Ia didampingi Kepala DPMPTSP Alfian Noor, Kepala Dinas Perkebunan M Taufik, serta perwakilan OPD lainnya. Pertemuan ini membahas perizinan dan mekanisme pemanfaatan karbon di sektor kehutanan yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Kami datang untuk melakukan koordinasi terkait tata cara perizinan dan pemanfaatan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan di Kukar,” jelas Sunggono.
Respons dari pemerintah pusat cukup positif. Bahkan, pihak Kementerian mengaku baru mengetahui secara rinci tentang kendala daerah dalam regulasi karbon, dan mengapresiasi inisiatif Kukar.
“Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas langkah berani yang diambil oleh Pemkab Kukar. Ini merupakan upaya penting agar investasi di daerah dapat berjalan baik,” tambah Sunggono.
Ia berharap, pertemuan ini bisa jadi awal komunikasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun aturan bersama yang lebih jelas dan mendukung pengelolaan karbon multiskema.
“Semoga ini menjadi titik temu dalam menyelesaikan persoalan kebijakan multi-karbon, sehingga Kukar bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam tata kelola perdagangan karbon,” ucapnya.
Kukar diketahui sebagai daerah pertama yang menerbitkan SK Bupati tentang pengelolaan karbon. Potensinya cukup besar, karena wilayahnya memiliki kawasan gambut dan mangrove yang bisa dikembangkan dalam perdagangan karbon berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan ini juga manajemen PT Tirta Carbon Indonesia (TCI) sebagai mitra pelaksana di bidang karbon. (Adv)
