Kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025 pada Senin (2/6/2025) di Aula Kantor Bappeda. Rakordal ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat sistem pengendalian yang lebih efisien dan transparan.
Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa proses pengendalian adalah bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sunggono di hadapan seluruh kepala perangkat daerah.
Ia menyoroti pentingnya penguatan tata kelola melalui berbagai aspek seperti manajemen internal yang baik, keakuratan data, serta pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, evaluasi menyeluruh atas kinerja pembangunan harus rutin dilakukan agar setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian dan evaluasi harus dilakukan secara rutin agar ada perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sunggono juga mendorong setiap perangkat daerah untuk tidak hanya melihat Rakordal sebagai forum laporan, tapi juga sebagai momentum untuk refleksi dan penyusunan strategi baru. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan dan anggaran di masa depan bisa lebih terarah dan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, memaparkan hasil Rakordal selama empat bulan pertama tahun 2025. Ia menyebut bahwa masih ada sejumlah kendala teknis dan administrasi yang menyebabkan perlambatan program di beberapa sektor.
“Dari hasil Rakordal hingga April 2025, kami mencatat sejumlah kendala dan permasalahan dalam pencapaian target. Oleh karena itu, kami menyimpulkan perlunya dilakukan perubahan RKPD 2025,” jelas Vanessa.
Perubahan tersebut menurutnya akan menjadi dasar dalam menyusun perubahan APBD 2025, agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih selaras dengan perkembangan dan kebutuhan riil di lapangan.
Rakordal ini diharapkan tidak hanya menjadi laporan capaian, tetapi juga titik balik dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola dan evaluasi rutin, Pemkab Kukar berupaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi masyarakat. (Adv/DiskominfoKukar)
