Kabarnews.co, SAMARINDA – Rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran sekitar Rp 8,5 miliar menuai sorotan dari masyarakat. Kebijakan tersebut ramai dibicarakan karena dinilai muncul di tengah masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perbaikan di berbagai daerah di provinsi tersebut.
Sejumlah warga menyampaikan kritik terhadap rencana pembelian kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah tersebut. Mereka menilai anggaran sebesar itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak dan pembangunan fasilitas publik lainnya.
Beberapa warga di Samarinda bahkan mengungkapkan bahwa kondisi jalan di sejumlah wilayah masih belum memadai. Kritik tersebut muncul karena masyarakat merasa kebutuhan dasar seperti infrastruktur transportasi lebih mendesak dibandingkan pengadaan kendaraan dinas baru bagi kepala daerah.
Salah satu warga menyampaikan bahwa pengeluaran anggaran besar untuk mobil dinas dianggap kurang tepat pada saat pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor. Menurut mereka, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk memperbaiki akses jalan yang rusak dan meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah provinsi memberikan penjelasan bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut telah melalui pertimbangan kebutuhan kerja kepala daerah. Kendaraan operasional dinilai penting untuk menunjang aktivitas gubernur, terutama saat melakukan kunjungan ke wilayah dengan kondisi geografis yang berat dan akses jalan yang sulit.
Pemerintah juga menyebut mobil yang direncanakan merupakan kendaraan jenis SUV hybrid dengan spesifikasi yang mampu melintasi medan ekstrem. Hingga saat ini, proses pengadaan masih menjadi perhatian publik karena memunculkan perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah di Kalimantan Timur.
