Kabarnews.co, Tenggarong – Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memaparkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk semester pertama tahun 2024 serta prognosis untuk enam bulan berikutnya. Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang III DPRD Kukar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (16/7/2024).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono, mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, menjelaskan bahwa penyampaian laporan ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan yang disampaikan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga semester pertama 2024 dan perkiraan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya.
Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya menekankan bahwa APBD Kukar tahun 2024 dirancang melalui proses penganggaran yang ketat, dimulai dari musrenbang di tingkat desa hingga kabupaten.
“Pemkab Kukar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan telah dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi yang diimplementasikan dalam renstra dan renja oleh masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemkab Kukar, ” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang dibacakan, realisasi pendapatan hingga semester pertama 2024 mencapai Rp 5,8 triliun, atau 44,32 persen dari total anggaran sebesar Rp 13 triliun. Sementara prognosis pendapatan untuk enam bulan berikutnya diperkirakan mencapai Rp 8,4 triliun atau 55,68 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp 428,8 miliar, atau 58,51 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pendapatan transfer hingga periode yang sama mencapai Rp 5,33 triliun, atau 43,96 persen, yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 5,19 triliun dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 137,67 miliar.
Di sisi belanja daerah, realisasi hingga semester pertama 2024 mencapai Rp 3,32 triliun, atau 24,12 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 13,79 triliun. Komponen belanja operasional, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial, terealisasi sebesar Rp 1,95 triliun atau 26,40 persen dari anggaran Rp 7,37 triliun. Prognosis belanja untuk enam bulan ke depan diperkirakan mencapai Rp 10,95 triliun atau 75,88 persen dari total anggaran.
“Prognosis belanja ini telah memperhitungkan pembayaran sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Kukar kepada pihak ketiga tahun 2024, alokasi belanja wajib atau mengikat, dan pembangunan infrastruktur, serta koreksi atas SILPA anggaran semula,” jelas Edi Damansyah.
Untuk komponen pembiayaan, anggaran pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp 673 miliar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2023.
Dengan laporan ini, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya untuk terus mengelola keuangan daerah dengan baik, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kukar.
