Kabarnews.co, Samarinda – Peningkatan meningkatkan kualitas kerja dan pengambilan keputusan, keberadaan tenaga ahli di lingkungan legislatif dinilai sangat strategis. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, yang menegaskan pentingnya tenaga ahli dalam mendukung kinerja Dewan, khususnya pada panitia khusus (pansus).
Jahidin menjelaskan bahwa tenaga ahli memainkan peran signifikan dalam membantu pansus menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki, tenaga ahli mampu memberikan analisis mendalam, menyusun rekomendasi, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
“Saat ini, tenaga ahli telah dilibatkan di empat pansus yang sedang berjalan. Setiap pansus memanfaatkan dukungan minimal tiga tenaga ahli, yang telah bekerja secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pansus,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Namun, Jahidin juga mengingatkan pentingnya landasan hukum yang mengatur keberadaan tenaga ahli ini. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga ahli harus memiliki surat keputusan (SK) dan perjanjian kerja yang jelas, agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
“Jika tidak dilengkapi dengan SK atau perjanjian resmi, perjalanan dinas tanpa pendamping bisa menjadi temuan saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini tentu akan merugikan kinerja dan kredibilitas kami. Oleh karena itu, dasar hukum menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jahidin menyampaikan bahwa Sekretariat Dewan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung penyediaan tenaga ahli dari sisi kelembagaan. Ia pun berharap agar pimpinan DPRD dapat segera merespons interupsi yang diajukan terkait persoalan ini, sehingga optimalisasi peran tenaga ahli dapat segera terlaksana. “Langkah ini tidak hanya demi kelancaran tugas pansus, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap proses yang dijalankan DPRD sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan tenaga ahli yang memadai, diharapkan kinerja DPRD Kaltim semakin maksimal dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
