Kabarnews.co, Samarinda – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim terus menuai perhatian. Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut, mengingat dampaknya yang potensial pada kesenjangan mutu pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
“Ketimpangan infrastruktur dan kualitas pengajaran di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar. Tanpa standar nasional seperti UN, sulit memastikan pemerataan pendidikan,” ungkap Darlis.Ia mengakui kelemahan UN, namun juga melihatnya sebagai tolok ukur penting untuk menilai capaian pendidikan nasional. Menurutnya, jika UN tetap ditiadakan, pemerintah harus memiliki solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal.
“Pemerintah perlu fokus membangun sistem yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah. Jika tidak, kebijakan ini malah bisa memperburuk ketidaksetaraan pendidikan,” tegasnya.
Darlis menambahkan, penghapusan UN harus disertai strategi komprehensif untuk mempersiapkan siswa dengan metode evaluasi baru yang adil dan relevan bagi semua pihak. “Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya,” tutupnya.
(Adv DPRD Kaltim/Adl)
