Kabarnews.co, TENGGARONG – Di tengah tumbuhnya inisiatif ekonomi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kerja sama antara desa dan pihak ketiga memiliki dasar hukum yang kokoh.
Langkah ini tak lepas dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kian aktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga luar desa. Namun, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada adanya kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan semua pihak.
Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menegaskan pentingnya penyusunan dokumen hukum resmi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) untuk setiap bentuk kolaborasi.
“Seperti di Desa Sungai Payang, mereka sudah menjalin kemitraan dan kami dari DPMD ikut hadir untuk memastikan adanya MoU sebagai dasar hukum. Ini penting untuk melindungi kerja sama dari kemungkinan pembatalan sepihak karena tidak adanya dokumen resmi,” ungkap Dedy saat diwawancarai pada Jumat (09/05).
Menurutnya, kerja sama tanpa dokumen tertulis sangat rentan terhadap risiko hukum seperti intervensi eksternal atau pembatalan sepihak. Untuk itu, DPMD tidak hanya berperan sebagai fasilitator, melainkan juga sebagai pihak yang aktif mengedukasi serta membina pemerintah desa dan BUMDes agar memahami pentingnya menyusun perjanjian resmi.
Dedy menyayangkan masih adanya pemahaman di sejumlah desa yang menganggap perjanjian tertulis tak perlu, terutama dalam kegiatan berskala kecil seperti program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menegaskan bahwa semua bentuk kerja sama, sekecil apa pun, tetap perlu dilandasi MoU untuk memberikan kepastian hukum.
Ke depan, DPMD Kukar berkomitmen untuk terus melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai penyusunan dokumen kerja sama yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan desa. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola desa yang semakin profesional dan mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan berbasis kemitraan. (Adv)
