Kutai Kartanegara, Kabarnews.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyesuaikan arah kebijakan pembangunan sebagai respons terhadap tantangan fiskal di tahun 2025. Langkah ini terlihat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I, yang digelar pada Senin (2/6/2025) di Aula Kantor Bappeda Kukar.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rakordal menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan selama empat bulan pertama, dengan fokus utama pada pencapaian target fisik, keuangan, dan realisasi program prioritas.
Dalam arahannya, Sunggono menegaskan perlunya penyesuaian terhadap RKPD akibat adanya tekanan anggaran dan tuntutan efisiensi. Ia menyebut, hasil Rakordal akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun koreksi kebijakan secara tepat sasaran.
“Secara umum hasil capaian baik, namun perlu ada penyesuaian di RKPD karena situasi efisiensi dan defisit anggaran yang kita hadapi saat ini,” ujar Sunggono dalam forum tersebut.
Evaluasi ini, lanjutnya, merupakan bentuk antisipasi agar penggunaan APBD tetap optimal dan tidak keluar dari jalur prioritas pembangunan daerah.
Pemkab Kukar mendorong setiap OPD melakukan pembenahan internal sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi. Penyesuaian kegiatan harus didasarkan pada urgensi, keterjangkauan anggaran, serta nilai manfaat bagi masyarakat.
Rakordal kali ini juga menegaskan perlunya adaptasi pola kerja birokrasi terhadap dinamika keuangan daerah. Setiap perencanaan harus disusun secara realistis, menghindari pemborosan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Pemkab Kukar berharap, meski dalam tekanan fiskal, program-program strategis tetap dapat dijalankan dengan pendekatan efisien dan akuntabel.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah serta memastikan bahwa masyarakat Kukar tetap menerima manfaat dari program-program yang benar-benar prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
