Kabarnews.co, TENGGARONG – Upaya mempercepat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik kembali bergulir melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Srikandi di Pendopo Odah Etam, Kamis (16/10). Meski mencatat sejumlah kemajuan, kegiatan ini juga membuka ruang bagi perangkat daerah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam proses digitalisasi administrasi.
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi), yang merupakan mandat dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Kepmen PANRB Nomor 679 Tahun 2020, menjadi fokus utama rakor. Namun, beberapa peserta mengakui bahwa adaptasi digital tidak selalu berjalan mulus dan membutuhkan penyesuaian teknis maupun sumber daya manusia.
Sebagian OPD mengungkapkan bahwa tidak semua pegawai terbiasa dengan sistem digital, terutama pegawai senior yang selama ini bekerja dengan pola administrasi manual. Hal ini membuat proses penginputan dokumen terkadang terhambat, terutama pada jam-jam kerja tertentu ketika beban unggah semakin tinggi.
Meski begitu, sejumlah instansi berhasil menunjukkan performa menonjol dalam implementasi Srikandi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar tercatat sebagai pengguna paling aktif dengan 12.393 naskah keluar, diikuti Sekretariat Daerah dan Diskominfo. Capaian ini menunjukkan bahwa adaptasi cepat dapat dilakukan dengan strategi internal yang tepat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menceritakan bahwa keberhasilan pihaknya dimulai dari penyusunan tim kecil yang mempelajari aplikasi secara intensif sebelum disebarkan ke seluruh pegawai. Cara tersebut dinilai menjadi kunci percepatan pemahaman dan konsistensi penggunaan.
Namun, beberapa OPD lain mengaku membutuhkan pelatihan tambahan dan pendampingan lebih rutin agar pemanfaatan Srikandi dapat merata. Mereka menilai bahwa digitalisasi tidak sekadar mengubah media kerja, melainkan mengubah budaya administrasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Peserta rakor berharap kegiatan serupa digelar lebih intens untuk memberikan solusi teknis, termasuk peningkatan kapasitas operator dan perbaikan jaringan internet di beberapa lokasi. Mereka menilai bahwa transformasi digital tidak boleh meninggalkan OPD yang masih beradaptasi.
Rakor Srikandi kali ini bukan hanya mencatat statistik penggunaan, melainkan juga memotret dinamika dan kesiapan perangkat daerah. Tantangan yang muncul diharapkan menjadi catatan penting dalam memperkuat digitalisasi pemerintahan Kukar ke depan. Pemerintah daerah optimistis bahwa adaptasi penuh dapat tercapai dengan dukungan dan pendampingan berkelanjutan. (Adv)
