Kabarnews.co, TENGGARONG – Safari kerja lima hari Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri pada 10–14 Oktober 2025 membuka kembali diskusi penting soal efektivitas program berbasis masyarakat yang sedang dipersiapkan Pemkab Kukar. Dalam kunjungan ke enam kecamatan di wilayah hulu, Aulia memperkenalkan skema baru RT-KU Terbaik yang akan memberikan Rp150 juta per RT mulai tahun 2026. Namun, sejumlah tantangan pengawasan turut mengemuka.
Kunjungan Aulia ke Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Kota Bangun Darat berlangsung padat. Ia bertemu masyarakat dari berbagai latar belakang untuk meninjau langsung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik. Meskipun antusiasme warga cukup besar, sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan bahwa kenaikan anggaran harus diiringi mekanisme pengawasan yang ketat.
Dalam berbagai dialog, Aulia menegaskan bahwa penguatan fiskal hingga tingkat RT merupakan prioritas. Ia ingin memastikan pemerintah hadir hingga unit pemerintahan terkecil. Namun, sejumlah pihak di lapangan menyebutkan bahwa tantangan administratif, keterbatasan SDM pengurus RT, serta potensi konflik penggunaan dana bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran yang lebih besar.
Program RT-KU Terbaik sendiri dirancang untuk menyelesaikan persoalan sosial secara langsung di tingkat RT. Mulai dari bantuan pendidikan, intervensi keluarga miskin, hingga penanganan kebutuhan mendesak warga. Meski demikian, sejumlah pengurus RT sebelumnya mengakui bahwa pelaporan keuangan kerap menjadi kendala karena belum semua RT memiliki kapasitas administrasi yang memadai.
Aulia menyebut bahwa tahun 2025 adalah fase konsolidasi dan penguatan basis data. Namun, beberapa tokoh masyarakat mengingatkan bahwa penguatan data tidak hanya soal jumlah keluarga miskin atau fasilitas yang dibutuhkan, tetapi juga kesiapan aparat lingkungan dalam mengelola anggaran tiga kali lipat lebih besar dari sebelumnya.
Di sisi lain, cakupan program RT-KU Terbaik yang luas—mulai dari pembangunan lingkungan, sarana kebersihan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi—dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih perencanaan jika tidak disertai pedoman teknis yang jelas. Warga berharap Pemkab Kukar menetapkan batasan penggunaan anggaran yang rinci agar setiap RT memiliki arah kerja yang seragam.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, yang mendampingi safari kerja, mengakui bahwa evaluasi empat tahun pelaksanaan bantuan RT sebelumnya menjadi pelajaran penting. Ia mengatakan DPMD sedang menyiapkan format pelaporan yang lebih sederhana dan mudah diverifikasi. Namun sejumlah pemerhati anggaran menilai penyederhanaan format tidak cukup tanpa pelatihan intensif dan pengawasan bertingkat.
“Percepatan penyaluran memang penting, tetapi pengawasan juga harus diperkuat. Kenaikan anggaran tentu membawa risiko,” ujar salah satu warga yang hadir dalam pertemuan di Muara Muntai. Kekhawatiran itu mencakup potensi penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan warga, hingga lemahnya sistem evaluasi kegiatan.
Meski begitu, Pemkab Kukar tetap optimistis program Rp150 juta per RT akan membawa dampak positif bagi masyarakat jika dilaksanakan dengan disiplin. Pemkab menilai pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas RT, dan penyempurnaan regulasi adalah kunci agar program berjalan sesuai harapan.
Dengan regulasi yang masih disiapkan dan sejumlah catatan dari masyarakat, pelaksanaan program RT-KU Terbaik pada 2026 dinilai sebagai momentum penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat lingkungan. Dukungan publik dan mekanisme pengawasan yang kuat akan menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. (Adv/DPMDKukar)
