Kabarnews.co, TENGGARONG – Para peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PABPDSI ke-4 di Samarinda menyambut positif forum tersebut sebagai ruang penting untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan desa. Bagi mereka, kegiatan yang digelar pada Jumat (17/10) itu bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah memperjuangkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota BPD.
Peserta Rakerda menilai kehadiran Kepala DPMD Kukar, Arianto, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dinamika yang dihadapi BPD. Forum tersebut dinilai memberi peluang luas bagi BPD menyampaikan usulan, masalah, maupun evaluasi peran mereka dalam mendampingi pemerintah desa. “Forum ini benar-benar jadi tempat kami menguatkan kapasitas dan menyampaikan kebutuhan BPD,” ujar salah satu peserta.
Di antara aspirasi yang mengemuka adalah penguatan tunjangan dan peningkatan pelatihan bagi anggota BPD yang selama ini dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja mereka. Para peserta berharap rekomendasi yang muncul dalam Rakerda benar-benar ditindaklanjuti pemerintah daerah. Mereka menilai pelatihan dan pendampingan perlu lebih intensif, terutama terkait legislasi desa dan pengawasan anggaran.
Sejalan dengan itu, para anggota BPD menyadari pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan kepala desa. Mereka menilai dinamika internal desa kerap dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kedua belah pihak. Karena itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi mediasi dan memperkuat kerja sama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pembangunan desa.
Peserta Rakerda juga mengapresiasi organisasi PABPDSI yang selama ini aktif menjembatani kebutuhan dan aspirasi mereka. Bagi mereka, keberadaan organisasi tersebut sangat membantu dalam menyatukan suara BPD dari berbagai wilayah sehingga persoalan yang sama dapat diadvokasi secara kolektif.
Mereka juga menyambut baik pernyataan Arianto yang memastikan bahwa sebagian besar aspirasi BPD telah masuk dalam agenda pembinaan DPMD Kukar. Hal ini dinilai memberi harapan baru bahwa suara mereka tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah. “Kami merasa didengar dan itu penting bagi motivasi anggota BPD,” kata salah satu peserta.
Para peserta berharap Rakerda tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi titik tolak memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa. Mereka menginginkan forum serupa lebih sering diadakan untuk memperkuat koordinasi, memperdalam pengetahuan, dan memastikan pembangunan desa berjalan transparan dan sesuai aspirasi masyarakat.
Dengan antusiasme peserta dan komitmen pemerintah daerah, Rakerda PABPDSI ke-4 dinilai menjadi momentum penting bagi masa depan tata kelola desa yang lebih maju, partisipatif, dan responsif di tingkat lokal. (Adv/DPMDKukar)
