Kabarnews.co, SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda memadati depan kantor DPRD Kalimantan Timur pada Senin (17/2/2025). Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang mengusung tema “Indonesia Gelap Darurat Pendidikan”, sebagai bentuk penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBD dan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).
Humas Aliansi, Andi Mauliana Muzakir, dalam orasinya menyampaikan kekhawatiran mahasiswa bahwa Inpres tersebut akan berdampak negatif pada sektor pendidikan, terutama terkait kemungkinan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus-kampus.
“Kami menolak Inpres 1/2025 karena ini bisa menyebabkan pemangkasan anggaran pendidikan dan kenaikan UKT yang makin memberatkan mahasiswa,” tegas Andi.
Selain menolak Inpres, mahasiswa juga menentang RUU Minerba yang dinilai memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk terlibat dalam bisnis pertambangan. Menurut Rahma (22), salah satu mahasiswa yang ikut aksi, hal ini dapat mengancam independensi akademik dan merusak lingkungan.
“RUU Minerba ini bisa membuka celah bagi kampus untuk berbisnis tambang, padahal seharusnya perguruan tinggi fokus pada pendidikan dan penelitian, bukan industri ekstraktif,” ujarnya.
Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat massa mencoba mendekati gerbang utama DPRD Kaltim. Aparat kepolisian yang berjaga merespons dengan membubarkan demonstran menggunakan water cannon. Bentrokan pun tak terhindarkan di sepanjang jalan, memaksa mahasiswa mundur hingga ke kawasan Islamic Center Samarinda.
Mahasiswa membentuk barikade dan terus meneriakkan tuntutan mereka meskipun diterjang semprotan air. Beberapa mahasiswa tampak terjatuh dan terdorong ke belakang akibat tekanan air, namun semangat mereka untuk menyuarakan aspirasi tak surut. Meski mendapatkan tindakan represif, para mahasiswa tersebut memastikan akan terus berjuang hingga tuntutannya didengar.
Demonstrasi kali ini mencerminkan keresahan mendalam mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan dunia pendidikan dan membuka peluang komersialisasi di lingkungan akademis. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
