Kabarnews.co, TARAKAN – Sejumlah pihak mendesak TNI untuk menangani kasus penyerangan Mapolres Tarakan secara transparan dan akuntabel. Mereka menekankan bahwa seluruh anggota yang terlibat dalam insiden tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku, baik dalam aspek pidana maupun disiplin militer.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa ketegasan dalam menangani pelanggaran ini sangat penting agar tidak terulang di kemudian hari.
“Setiap anggota yang terlibat dalam bentrokan harus diproses, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, dan ini sebaiknya dilakukan secara akuntabel,” ujar Fahmi, Rabu (26/2).
Ia memperingatkan bahwa jika kasus ini hanya ditangani secara internal tanpa kejelasan sanksi, maka akan timbul kesan impunitas yang dapat merusak citra institusi militer di mata publik.
“Jika hanya diselesaikan secara internal, apalagi tanpa kejelasan sanksi yang diberikan, hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas dan justru memperburuk citra institusi di mata publik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua CENTRA Initiative, Al Araf, juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap anggota TNI yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Deli Serdang, yang mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam menangani pelanggaran oleh aparat keamanan.
“CENTRA Initiative mendesak proses penyelesaian kasus penyerangan ini secara cepat, terbuka, dan akuntabel, melibatkan pelbagai pihak untuk memastikan prosesnya independen,” kata Al Araf.
Insiden ini terjadi pada Senin (24/2) malam, di mana sejumlah anggota TNI menyerang Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk mengatasi ketegangan, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha, telah bertemu dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, serta jajaran Forkopimda guna mencari solusi terbaik.
Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, personel dari Yonif 613/Rja telah melakukan perbaikan terhadap fasilitas Mapolres yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.
“Sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, perbaikan terhadap fasilitas Mapolres yang mengalami kerusakan telah dilakukan oleh personel Yonif 613/Rja sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri,” ujar Rudy.
Pihak berwenang diharapkan dapat memastikan bahwa penyelesaian kasus ini benar-benar transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri tetap terjaga. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
