Kabarnews.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan yang mencolok di wilayahnya meskipun Kaltim telah mencatatkan IPM sebesar 78,2 pada akhir 2023. Sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan peringkat ketiga secara nasional, kenyataan ini tidak serta-merta menunjukkan pemerataan pembangunan.
Hasanuddin mengungkapkan, perbedaan besar antara Mahakam Ulu yang memiliki IPM 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM 82,32 menjadi bukti adanya jurang ketimpangan yang masih harus dijembatani.
“Tingginya IPM Kaltim perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Kaltim,” ujarnya tegas. Menurutnya, hal ini perlu menjadi prioritas karena tanpa pemerataan, kesejahteraan tidak akan bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Kaltim.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti permasalahan lain yang sangat mendasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim, yang menjadi indikator tingginya pertumbuhan ekonomi, tidak sejalan dengan pengentasan kemiskinan.
“Tingginya PDRB atau PDRB per kapita Kaltim tidak terkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan,” tuturnya.
Pada 2022, Kaltim mencatat PDRB tertinggi di Kalimantan dan peringkat kedua di Indonesia, namun angka kemiskinan tetap bertahan di 6,11 persen pada 2023. Sementara itu, kemiskinan ekstrem juga masih menjadi isu serius dengan angka 1,55 persen pada tahun sebelumnya.
Ia menilai bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Hasanuddin menyerukan perlunya memperkuat produktivitas masyarakat dan mengefektifkan berbagai program terkait.
“Diperlukan upaya memperkuat produktivitas masyarakat dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,” ucapnya. Ia juga mengusulkan adanya penguatan peran DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Sebaiknya DPRD diberi otoritas lebih untuk melihat perkembangan usulan ini melalui SIPD, agar tidak hanya menjadi administrasi semata,” katanya. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap usulan kegiatan dapat dipantau dengan baik dan memberikan hasil nyata bagi pembangunan.
Sebagai penutup, Hasanuddin berharap agar pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029. Ia yakin bahwa pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat Kaltim secara keseluruhan.
“Keseimbangan pembangunan harus mengacu pada indikator yang komprehensif, sehingga tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” tutupnya dengan penuh harapan.
Dengan langkah bersama antara DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat, Hasanuddin optimistis Kaltim dapat mengatasi tantangan ketimpangan ini serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
Penulis : Dion
