kabarnews.co, Samarinda – Dengan capaian IPM 78,2% pada akhir 2023, Kaltim mencatat prestasi membanggakan sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan peringkat ketiga secara nasional. Namun, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai angka tersebut masih menyisakan tantangan pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Meskipun angka IPM provinsi terbilang baik, Hasanuddin mengungkapkan adanya ketimpangan yang mencolok antar kabupaten/kota di Kaltim. Ia mencontohkan, Kabupaten Mahakam Ulu yang tercatat dengan IPM terendah, yakni 69,59, sementara Kota Samarinda memiliki IPM tertinggi di angka 82,32.
Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan IPM Kaltim tinggi, manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
“Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius dan segera diatasi dengan langkah-langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia, agar seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, bisa merasakan hasil pembangunan yang lebih adil,” kata Hasanuddin.
Selain itu, Hasanuddin juga mengkritisi ketidaksesuaian antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih berada di angka 6,11% pada 2023. Meski PDRB per kapita Kaltim menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta, kemiskinan ekstrem di provinsi ini tetap tinggi, mencapai 1,55%, yang merupakan angka tertinggi di Kalimantan.
“PDRB yang tinggi seharusnya berperan menekan angka kemiskinan, namun kenyataannya, kemiskinan masih menjadi persoalan serius. Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dan terukur,” tegasnya.
Hasanuddin juga menyampaikan kritik terhadap upaya pemerintah provinsi yang dinilai kurang tepat sasaran, serta mendesak perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dalam sistem pembangunan sangat penting, agar DPRD dapat memantau setiap perkembangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Walaupun kami tidak memiliki hak verifikasi, pengawasan tetap menjadi bagian dari tugas kami,” lanjutnya.
Ia berharap dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pembangunan manusia dapat dijadikan prioritas utama, dengan tujuan mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah Benua Etam.
“Ke depan, pemerataan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia di seluruh daerah harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Penulis : Reihan Noor
