kabarnews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka pemeriksaan mendalam terhadap kepatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Kegiatan diawali dengan Entry Meeting yang menjadi tahap awal dalam pemeriksaan menyeluruh, mencakup audit dengan tujuan tertentu dan investigatif. Nana Suryana, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, menjelaskan pentingnya pemeriksaan ini untuk menanamkan kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
“Pendekatan pemeriksaan ini diharapkan akan memberi sinyal kuat bagi setiap pihak untuk menjaga kepatuhan pada regulasi. BPK ingin memastikan agar penggunaan anggaran publik ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Nana, Rabu (6/11/2024).
Sebagai daerah dengan alokasi anggaran yang besar, Kukar menjadi fokus pemeriksaan untuk memastikan dana publik dikelola sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menilai pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar.
Ia mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini karena dapat menjadi katalis bagi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar. Selain itu, menurutnya hal ini juga menjadi evaluasi yang penting untuk meningkatkan disiplin administrasi keuangan daerah kita.
Sunggono juga menekankan pentingnya pendampingan optimal selama proses pemeriksaan berlangsung untuk memastikan tidak ada hambatan dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan.
“Proses pendampingan ini penting agar tidak ada kendala dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Kukar terbuka terhadap evaluasi,” jelasnya.
Pemeriksaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan tata kelola keuangan Pemkab Kukar, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan transparansi pemerintah daerah.
Penulis : Dion
