Kabarnews.co, Tenggarong – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menguatkan ekonomi lokal kembali ditunjukkan melalui program strategis nasional. Tahun 2025 mendatang, Kukar menargetkan pembentukan 237 Koperasi Merah Putih yang tersebar merata di 193 desa dan 44 kelurahan.
Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun ekonomi berbasis koperasi di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, memastikan bahwa Kukar siap menindaklanjuti kebijakan pusat secara konkret dan terukur.
“Pada prinsipnya, seperti yang disampaikan Bapak Bupati, pemerintah Kukar siap mengawal pembentukan 237 koperasi Merah Putih dari tahap awal hingga terbitnya akta notaris dan berjalannya kegiatan usaha koperasi,” ujarnya.
Langkah awal pembentukan koperasi telah melalui koordinasi intensif sejak awal tahun. Arianto menyebutkan bahwa pertemuan virtual pertama telah dilaksanakan bersama Sekda Kukar, Sunggono, dan berlanjut ke forum tatap muka di Pendopo Odah Etam, Provinsi Kalimantan Timur. Acara tersebut bahkan dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi.
Dalam pertemuan lintas daerah tersebut, disepakati bahwa seluruh wilayah di Kaltim akan menyelesaikan pembentukan koperasi paling lambat pada 28 Mei 2025.
“Target kita adalah akhir Mei koperasi Merah Putih sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan Kukar. Kita kejar penyelesaian tahap pertama ini di 237 titik,” tegas Arianto.
Agenda besar ini tidak berhenti di pembentukan semata. Bulan Juni akan difokuskan pada proses legalisasi koperasi melalui pembuatan akta notaris. Proses ini akan didampingi langsung oleh tim teknis, agar setiap koperasi berdiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Juni akan fokus pada pengurusan akta notaris, dan Juli kita akan ikut launching nasional,” tambahnya.
Rencana peluncuran nasional koperasi ini akan berlangsung serentak pada bulan Juli 2025 dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kukar dipastikan ambil bagian dalam momentum tersebut, sekaligus memperlihatkan kinerja nyata di tingkat daerah.
Selanjutnya, koperasi-koperasi yang terbentuk akan mulai beroperasi aktif pada bulan Agustus hingga Oktober. Untuk mendukung keberlangsungan usaha koperasi, pemerintah pusat telah menyiapkan skema pembiayaan dengan nominal signifikan.
Bantuan modal ini dirancang dalam bentuk pinjaman dengan nilai antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi. Hal ini telah diumumkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM dalam rapat koordinasi sebelumnya.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen kuat pemerintah daerah, kami optimistis koperasi Merah Putih di Kukar akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Arianto.
