Kabarnews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025 pada Senin (2/6/2025) sebagai langkah proaktif mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono.
Dalam arahannya, H Sunggono menegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi merupakan elemen kunci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Langkah-langkah seperti penguatan manajemen, peningkatan kualitas data dan informasi, pengembangan manajemen risiko, hingga penggunaan teknologi informasi adalah upaya yang harus terus dibudayakan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efisien dan sesuai regulasi. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum pengendalian internal dalam sistem pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kukar Vanessa Vilna menyoroti beberapa temuan dalam Rakordal yang perlu ditindaklanjuti serius. Ia menekankan pentingnya penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bagian dari respons atas dinamika pelaksanaan pembangunan.
“Kesimpulan Rakordal sampai April 2025 mengindikasikan perlunya dilakukan perubahan terhadap RKPD. Proses ini akan menjadi dasar penting dalam menyusun perubahan APBD tahun anggaran berjalan,” ungkap Vanessa.
Beberapa kendala dalam pelaporan dan koordinasi antar OPD menjadi catatan penting. Karenanya, Pemkab Kukar mendorong OPD untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih efektif.
Rakordal ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target pembangunan dan sinkronisasi data lintas sektor. Harapannya, hasil evaluasi ini mampu mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan faktual.
Pemkab Kukar menekankan bahwa evaluasi harus dijadikan budaya kerja, bukan sekadar agenda formal. Dengan evaluasi yang tajam dan penyesuaian yang terukur, Kukar diyakini dapat menjalankan pembangunan dengan lebih adaptif dan tepat guna.
Melalui forum Rakordal ini, semangat kolaboratif antar perangkat daerah semakin diperkuat untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan pembangunan ke depan.
