Kabarnews.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kukar, kebijakan efisiensi anggaran menjadi fokus utama pembahasan.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar telah mulai menerapkan pemangkasan belanja daerah, terutama di sektor perjalanan dinas. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi pengeluaran pemerintah.
“Efisiensi ini bukan semata soal persentase, tetapi bagaimana belanja-belanja seperti perjalanan dinas dan pengadaan kendaraan dinas bisa ditekan, agar anggaran yang ada lebih maksimal digunakan untuk hal prioritas,” ujarnya.
Dalam laporan yang disampaikan, disebutkan bahwa anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen. Pengadaan kendaraan dinas baru juga menjadi salah satu pos yang dikaji ulang demi mengalihkan anggaran ke program-program langsung menyentuh masyarakat. Langkah ini menjadi cerminan tekad Pemkab untuk mengarahkan kebijakan fiskal pada pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Selain itu, Kukar juga menunjukkan kesiapan dalam menyukseskan program nasional seperti Makanan Bergizi (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Pemkab Kukar akan berperan sebagai penyedia infrastruktur penunjang, seperti lahan, alat makan, dan fasilitas pelayanan gizi untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Kami mendukung program MBG dengan menyediakan kebutuhan pendukungnya. Tapi untuk pengelolaan langsung, seperti dapur layanan gizi, itu tetap ditangani oleh BGN secara nasional,” tambahnya.
Namun, tidak semua program dapat langsung diterapkan. Syarifah menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 10 program nasional yang belum bisa dijalankan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan daerah, tetapi juga dukungan instrumen pusat yang sinkron dan cepat.
Dalam kesempatan itu, Syarifah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara arahan pusat dan pelibatan kearifan lokal sebagai dasar kebijakan pembangunan di Kukar.
“Kita terus bergerak sesuai arah pembangunan nasional, tetapi tetap mengutamakan kearifan lokal dan efektivitas anggaran. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci utama,” pungkasnya.
Melalui Rakordal ini, Pemkab Kukar tidak hanya melakukan evaluasi teknis, tetapi juga menyusun strategi jangka menengah yang lebih adaptif. Efisiensi bukan hanya soal mengurangi, tapi bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik membawa manfaat maksimal bagi rakyat.
Langkah-langkah konkret tersebut menjadi sinyal bahwa Kukar tengah membangun ekosistem birokrasi yang efisien, responsif, dan terukur dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang makin kompleks. (Adv)
