Kabarnews.co, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menggelar rapat evaluasi terkait hasil pendampingan struktur organisasi Posyandu Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kamis (3/7/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPMD Kukar sebagai tindak lanjut penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa regulasi baru ini mengatur transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan masyarakat yang memiliki enam jenis layanan dasar di bidang kesehatan. “Posyandu kini tidak hanya sebatas layanan kesehatan biasa, tetapi harus mengacu pada enam jenis pelayanan sesuai SPM. Karena masih dalam tahap awal penerapan, maka kami lakukan evaluasi untuk melihat progres di lapangan,” katanya.
Arianto menyebut, evaluasi tersebut bertujuan memetakan kesiapan Posyandu di seluruh wilayah Kukar, mulai dari aspek kelembagaan, kesiapan operasional, perekrutan kader, hingga dukungan pembiayaan. “Kita tinggal menyempurnakan yang sudah ada agar sejalan dengan ketentuan Posyandu 6 SPM. Sosialisasi sudah dilakukan, dan ke depan DPMD akan terus mengawal pelaksanaannya di desa maupun kelurahan,” jelasnya.
Saat ini, terdapat 816 Posyandu yang tersebar di Kutai Kartanegara, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Arianto memastikan bahwa seluruhnya siap menyesuaikan diri dengan standar baru tersebut. “Kami melihat kesiapan di lapangan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana penguatan fungsi dan penyesuaian administrasinya agar sesuai pedoman,” tambahnya.
Dalam rapat itu, DPMD Kukar juga membahas peningkatan kapasitas kader Posyandu serta kebutuhan penambahan tenaga baru untuk memperkuat pelayanan. Arianto menilai, keberadaan kader merupakan elemen kunci dalam keberhasilan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. “Kami juga bahas peningkatan kompetensi dan kebutuhan kader tambahan agar pelayanan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain memperkuat SDM, pembiayaan kader turut menjadi fokus utama. Arianto menekankan bahwa dukungan anggaran harus dipastikan berjalan agar seluruh kegiatan Posyandu dapat berfungsi maksimal. “Kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan, peningkatan kemampuan kader, dan dukungan anggarannya bisa berjalan seimbang,” tegasnya.
Langkah evaluasi ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar dalam memastikan Posyandu 6 SPM benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan demikian, masyarakat di tingkat desa dan kelurahan akan memperoleh layanan kesehatan dasar yang lebih dekat, terjangkau, dan berkualitas. (Adv)
