Kabarnews.co, KALIMANTAN TIMUR – Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menjaga angka inflasi stabil di bawah rata-rata nasional pada November 2024. Namun, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa tantangan besar masih menanti, terutama dalam mengatasi ketimpangan inflasi antarwilayah di provinsi ini.
Menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM), inflasi month to month Kaltim pada November 2024 hanya 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 0,30 persen. Inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim juga tercatat 1,54 persen, sedikit lebih rendah dari angka nasional 1,55 persen.
Meski demikian, angka rata-rata ini tidak mencerminkan kondisi di setiap kabupaten/kota. “Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” ungkap Purwadi, Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Berau memiliki inflasi tertinggi sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,08. Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi terendah dengan angka 0,90 persen.
Purwadi menyarankan agar pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada stabilitas di tingkat provinsi, tetapi juga pada pemerataan di tingkat kabupaten/kota. “Jadi tetap dapat perhatian dari pemprov supaya daerah di Kaltim inflasinya aman secara merata. Tidak ada disparitas yang tinggi banget,” tuturnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu kendala utama adalah buruknya infrastruktur dan distribusi barang di daerah. Sulitnya akses membuat harga barang lebih mahal dan waktu pengiriman lebih lama.
“Iya kan jauh dari sumber bahan pangan. Apalagi di Kaltim antardaerah dipisahkan sungai, kalau darat, aksesnya juga belum oke. Distribusi barang dan jasa terhambat,” tambahnya.
Selain itu, dana yang terlambat turun dari pemerintah pusat dan provinsi turut menjadi kendala. Dana untuk program pasar murah sering kali baru tersedia di akhir tahun, sehingga pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikannya secara efektif.
Purwadi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan distribusi barang harus menjadi prioritas untuk menekan inflasi di daerah dengan angka tinggi. “Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” tutupnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
