Kabarnews.co, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu operasional pemerintahan Kota Samarinda. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Balai Kota Samarinda pada Minggu malam (16/2/2025).
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan penghematan di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Dana hasil efisiensi ini, yang mencapai Rp750 triliun atau setara dengan 44 miliar dolar AS, akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi kekhawatiran publik, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan. “Tapi yang paling penting bahwa efisiensi ini tidak mengganggu, atau dijamin tidak mengganggu kegiatan operasi jalannya pemerintahan. Ini sekaligus menepis isu berita hoaks bahwa efisiensi ini bakal mengganggu operasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Andi Harun menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas di hampir semua Kementerian dan Lembaga. Hasil penghematan tersebut akan dialokasikan untuk belanja strategis, seperti pertahanan dan program prorakyat, termasuk MBG. Selain itu, setengah dari dana efisiensi akan diinvestasikan melalui lembaga Danantara untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, dengan harapan menghasilkan kapitalisasi berlipat ganda.
“Dan separuhnya lagi, menurut penjelasan Bapak Presiden, akan diinvestasikan kembali melalui sebuah lembaga Danantara yang akan dipakai untuk membiayai kegiatan atau proyek strategis yang tentunya diharapkan akan menghasilkan kapitalisasi atau hasil yang berlipat ganda dari nilai investasi antara Rp 20 sampai 22 miliar US Dollar itu, separuh dari Rp 750 triliun itu,” paparnya.
Andi Harun juga menyoroti sektor hilirisasi sumber daya alam, seperti bauksit dan sawit, yang diprediksi akan memberikan nilai tambah signifikan. Ia menyebutkan bahwa investasi ini dapat mendanai 15 hingga 20 proyek strategis nasional dan menghasilkan nilai hingga 115 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan, memperkuat fondasi ekonomi Indonesia tanpa ketergantungan pada pinjaman asing.
Menepis isu bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk MBG, Andi Harun menegaskan bahwa dana MBG telah disiapkan dari hasil efisiensi anggaran pusat. “Di Kota Samarinda juga masih banyak sekolah yang harus diperbaiki,” tandasnya, menekankan pentingnya penggunaan APBD untuk kepentingan rakyat, seperti peningkatan fasilitas pendidikan. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
