Kabarnews.co, Samarinda – Musim hujan membawa keresahan bagi warga di sekitar kawasan Perumahan Bukit Mediterania, Samarinda. Tanah dan pasir yang terbawa arus hujan mengalir ke pemukiman, memicu kekhawatiran soal keselamatan dan kenyamanan lingkungan.
Keluhan ini pun mendapat perhatian serius dari DPRD Samarinda. Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa peristiwa seperti ini seharusnya bisa dicegah jika pengembang memenuhi kewajiban membangun kolam retensi.
“Terkait hal ini, kami di DPRD sebenarnya sudah sering mengingatkan bahwa setiap perumahan wajib menyediakan kolam retensi,“ jelas Deni.
Menurutnya, kolam retensi adalah syarat wajib dalam setiap proyek perumahan, terutama yang berada di kawasan berbukit seperti Samarinda. Tanpa itu, air hujan akan mengalir bebas ke bawah dan membahayakan permukiman warga.
“Kami pernah menyampaikan catatan penting kepada dinas PUPR, bahwa salah satu penyebab banjir di Samarinda adalah pembukaan lahan besar-besaran untuk pemukiman,“ ujarnya.
Deni mengungkapkan bahwa masalah serupa di Perumahan Bukit Mediterania sudah terjadi hingga empat kali. Ia mempertanyakan kesesuaian kolam retensi yang sudah dibangun dengan standar teknis yang berlaku.
“Seharusnya 20 persen dari luas lahan diperuntukkan untuk kolam retensi dan ruang terbuka hijau. Apakah ini benar-benar sudah diverifikasi oleh dinas terkait?“ ucapnya.
Ia juga menyoroti bahwa drainase yang baik bukan sekadar menahan air, tetapi mengarahkan alirannya ke pembuangan yang aman, seperti Sungai Mahakam. Sistem ini penting agar air tidak meluap ke pemukiman.
“Kalau tidak ada saluran drainase yang layak, air tetap akan turun dan merusak. Prinsipnya mengarahkan, bukan menahan,” tambahnya.
Deni menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi dari dinas terkait, termasuk DLH, BPBD, dan Perkim. Pengawasan ini menurutnya penting untuk menjamin proyek perumahan berjalan sesuai aturan.
“Kolam retensi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Terutama di kota berbukit seperti Samarinda. Kalau tidak ada sistem pengendalian air, warga di bawah akan selalu jadi korban,“ tutupnya.
DPRD Samarinda mengimbau semua pengembang agar tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pembangunan perumahan tidak lagi menjadi sumber masalah bagi warga sekitar. (*)
Sumber : kaltim.akurasi.id
Editor : Rachaddian
